Welcome to N12k Blog

selamat datang di blog saya semoga informasinya dapat memberi manfaat bagi kita semua amin

Memahami Proses Pengadaan Barang Dan Jasa IPB

Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja Negara kurang lebih 30-40 % untuk Pengadaan barang/jasa pemerintah. Alokasi anggaran untuk pengadaan barang bisa mencapai 30 persen dari total keseluruhan dana APBN. Misalnya, dari total APBN 2012 sebesar Rp 1.400 triliun, sekitar Rp 460 triliun dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah (http://www.merdeka.com). Dalam dunia pendidikan pengadaan barang/jasa sudah bukan lagi hal yang baru lagi, Sebab pendidikan memilki peranan penting dalam kemajuan bangsa. Perguruan Tinggi Negeri merupakan agen tetap dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kenapa Perguruan Tinggi Negeri disebut sebagai agen tetap dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena hampir setiap terbit Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Perguruan Tinggi Negeri pasti ada pengadaan barang/jasa pemerintah. Baik pengadaan alat-alat laboratorium, bahan laboratorium, bangunan pendidikan dan sarana prasarana lainnya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita di lingkungan dunia pendidikan memahami dan mengerti mengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Yang menjadi konsep dan dasar utama untuk memahami pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tujuan dilaksanakannya pengadaan barang/jasa pemerintah. Apakah efektif tidak pengadaan yang dilakukan. Apakah hasil pengadaan tersebut dimanfaatkan atau tidak. Jangan sampai dana yang bersumber dari rakyat di sia-siakan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak efektif dan tidak di manfaatkan bagi sivitas akademika. Berikutnyanya adalah acuan yang digunakan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah mengacu kepada Perpres 54/2010 yang telah 4 (empat) kali dirubah. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya cukup mudah dipahami. Karena dalam Perpres 54/2010 dan perubahannya proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di buat sederhana sekali. Organisasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari PA/KPA, PPK, ULP, Pejabat Pengadaan dan PPHP.

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengguna Anggaran atau sering disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Dalam perguruan tinggi biasanya PA di jabat oleh seorang Menteri. Sedangkan KPA dijabat oleh Rektor/Ketua. PPK, Pokja ULP, Pejabat Pengadaan dan PPHP adalah seorang yang ditunjuk oleh PA/KPA.

Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari unit kerja yang mengajukan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah direncanakan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) kepada PPK. Setelah itu PPK akan melihat dan mengevaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang diajukan oleh unit kerja. Jika disetujui pengajuan tersebut akan dibuat Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh PPK. Yang selanjutnya akan diserahkan kepada ULP. ULP lalu menugaskan Kelompok Kerja (POKJA) atau Pejabat Pengadaan sesuai dengan nilai dan bidangnya untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pokja atau Pejabat Pengadaan akan melakukan kaji ulang atas RPP yang telah diterima. Baik dari segi mata anggaran, HPS, spek teknis, KAK/TOR dan yang lainnya. Setelah dilakukan kaji ulang lalu Pokja/Pejabat Pengadaan akan mengumumkan dan melaksanakan lelang/pemilihan penyedia melalui aturan yang berlaku. Setelah lelang/pemilihan penyedia selesai dilaksanakan Pokja/Pejabat Pengadaan akan menyerahkan Berita Acara Pemilihan kepada PPK. Selanjutkan PPK akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan kontrak terhadap penyedia yang terpilih.Setelah penyedia selesai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan syarat lainnya. Penyedia akan menyerahkan barang atau pekerjaan yang telah diselesaikannya kepada PPHP. Lalu PPHP akan mengecek dan menilai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia. Jika PPHP telah selesai mengecek dan menilai hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan syarat lainnya, maka PPHP menerima hasil pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya akan dilaporkan kepada PPK. Setelah itu baru penyedia dibayarkan atas pekerjaan yang telah diselesaikannya.

sumber: http://ipbmag.ipb.ac.id/opini/d56c8db9b8adb2983f44dfc7a3a2086a/Memahami-Pengadaan-BarangJasa-Pemerintah-di-Perguruan-Tinggi-Negeri-1

 

Penulis : Anwar Syam
Deskripsi Penulis : Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Unit Layanan Pengadaan (ULP-IPB) Anggota IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia)member of International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM)

FacebookTwitterGoogle+PinterestLineWhatsAppTelegramShare

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>